Padang, AMC .– Bupati Agam, Benni Warlis menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat 2026, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (22/1).
Kegiatan strategis itu langsung dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dihadiri Kepala Perwakilan BI Sumbar, M Abdul Madjid Ikram, kepala daerah se Sumbar dan unsur terkait lainnya.
HLM TPID ini difokuskan pada upaya pengendalian inflasi pascabencana, khususnya dalam menghadapi kebutuhan pangan menjelang Ramadan 1447 Hijriah.
Bupati Agam, Benni Warlis menyampaikan, bencana alam yang melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Agam beberapa waktu lalu, berdampak signifikan terhadap sektor pertanian.
Dia mengungkapkan, ribuan hektare sawah petani terdampak, sehingga menyebabkan gagal panen pada seluruh komoditas.
“Sekitar 2.000 hektare lebih sawah petani terdampak bencana dan seluruh komoditi gagal panen. Kondisi ini tentu berdampak pada sulitnya pengendalian inflasi dan perlu solusi dari pemerintahan tertinggi,” ujar Benni.
Menurutnya, jika permasalahan ini tidak segera ditangani, akan berpotensi memunculkan angka kemiskinan baru di Kabupaten Agam.
Selain sektor pertanian, Benni juga menyoroti kerusakan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat, seperti jalan, jembatan dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana.
“Kerusakan ini perlu segera ditangani, karena menjadi urat nadi penunjang aktivitas ekonomi warga,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan tidak semua daerah di Sumbar merupakan sentra produksi pangan, sehingga diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Selama ini kita hanya didukung anggaran untuk komoditi sawit, padahal sektor pangan juga perlu diperjuangkan. Karena produksi pangan ini tidak hanya untuk Sumbar, tetapi juga menguntungkan daerah lain,” katanya.
Mahyeldi menambahkan, Sumbar saat ini tengah menghadapi kondisi yang sangat berat pascabencana yang melanda hampir seluruh kabupaten dan kota.
“Dampaknya sangat serius, dengan total kerusakan dan kerugian mencapai Rp33 triliun. Ini bahkan lebih berat dibanding gempa tahun 2009,” sebutnya.
Dia menjelaskan, kondisi itu berpengaruh langsung terhadap peningkatan inflasi akibat rusaknya sektor pertanian, peternakan, infrastruktur dan sektor lainnya.
Sebagai langkah antisipasi, Mahyeldi menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengeluarkan surat terkait permintaan penyediaan pangan untuk tiga bulan ke depan.
“Dengan langkah ini, kita akan memiliki cadangan pangan di masing-masing daerah. Awal Februari 2026 diharapkan sudah bisa disalurkan,” pungkasnya.
Penulis : Andri
Editor : Reska/HARMEN
