AMCnews.co.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam, gelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, dalam rangka penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019, di aula kantor Bupati Agam, Jum’at (14/9).
Rapat koordinasi itu dihadiri Sekda Agam, Martias Wanto Dt Maruhun, Kepala Kesbangpol Agam, Yunilson, Komisioner dan Sekretaris KPU Agam, Camat se-Kabupaten Agam, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Ketua KPU Agam, Riko Antoni mnyebutkan, bahwa kegiatan itu sesuai dengan Peraturan KPU tentang pelaksanaan kampanye tingkat daerah, pelaksanaan Pemilu kali ini ada pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPD, anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota.
“Sesuai PKPU nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan, peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye tiga hari setelah ditetapkan jadi peserta pemilu, dan Bakal Calon Tetap (BCT) pada 23 September 2018,” ujarnya.
Pada 23 September 2018 peserta pemilu sudah bisa kampanye sampai 13 April 2019 jelang memasuki masa tenang.
Terkait memasang APK, pihaknya perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan amanah PKPU nomor 23 tahun 2018.
“Untuk koordinasi, sesuai dengan tingkatan masing-masing, di kabupaten wewenang pemerintah daerah, kecamatan wewenang pemerintah kecamatan dan nagari wewenang pemerintah kenagarian,” ujarnya pula.
Dengan demikian, lokasi pemasangan APK ini yang akan dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama, sesuai kebutuhan pemasangan alat peraga nantinya, dari KPU nanti bisa memiliki pemahaman yang sama mengenai lokasi pemasangan APK ini.
“APK yang akan dipasang mencakup baliho dan spanduk, ini merupakan amanah dari UU nomor 7 tahun 2017 dan PKPU 23 tahun 2018,” sebut ketua KPU itu.
Sekdakab Agam, Martias Wanto Dt Maruhun menyebutkan, dalam rapat ini akan menyepakati dimana titik-titik yang tempat untuk pemasangan APK, jadi nanti diminta kesepakatan PPK dan camat dimasing-masing kecamatan, agar titik yang ditempatkan itu merupakan lokasi yang sudah disepakati secara bersama-sama.
“Untuk pemasangan APK memang butuh kesepakatan, terutama bagaimana status tanahnya, luas tanah yang dibutuhkan dan tidak mengganggu lalu lintas, ini yang akan kita minta kesepakatannya nanti, ” ujar Sekda itu. (AMC05)
