Jakarta, AMC – Pemerintah Kabupaten Agam mengikuti tahapan akhir verifikasi usulan penataan 13 nagari persiapan menjadi nagari definitif melalui Rapat Klarifikasi Usulan Penataan Desa bersama Tim Penataan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Hotel Swiss- Belresidences Kalibata, Jakarta, Senin (9/11).
Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, M.M., Dt. Tan Batuah, mengatakan tahapan ini menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kepastian status pemerintahan bagi 13 nagari persiapan yang telah lama dinantikan masyarakat.
Menurutnya, penetapan nagari definitif bukan sekadar perubahan status administratif, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan yang lebih terarah, serta pengelolaan potensi wilayah yang lebih optimal.
“Penetapan nagari definitif memiliki arti penting bagi masyarakat. Ini bukan sekadar perubahan status administratif, tetapi bagaimana pelayanan pemerintahan semakin dekat, pembangunan lebih terarah, dan potensi wilayah bisa dikelola dengan lebih baik,” ujarnya.
Benni Warlis menyebutkan, masyarakat di Kecamatan Tilatang Kamang telah menantikan proses tersebut selama kurang lebih delapan tahun.
Sementara itu, masyarakat di Kecamatan Palembayan dan Lubuk Basung telah menunggu sekitar sembilan tahun.
Lamanya proses tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Agam. Berbagai persyaratan penataan nagari, termasuk kesiapan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan, terus dipersiapkan bersama masyarakat.
“Kami berharap penantian panjang masyarakat selama delapan hingga sembilan tahun ini tidak lagi berhenti sebagai harapan, tetapi segera terwujud menjadi kenyataan. Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mendukung seluruh langkah yang diperlukan untuk menuntaskan proses penataan nagari ini,” ungkapnya.
Bupati Agam berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga 13 nagari persiapan tersebut segera memperoleh kepastian status. Setelah verifikasi akhir, proses selanjutnya diharapkan dapat mengantarkan terbitnya nota kode desa dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
Ia juga mengingatkan bahwa penetapan status definitif nantinya harus diiringi dengan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Status definitif hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan potensi wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ulasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa proses penataan dan pendefinitifan desa di Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam mendorong optimalisasi potensi serta pemerataan pembangunan di daerah.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kabupaten Agam yang berbukit dan memiliki wilayah dengan karakteristik beragam membutuhkan pola pelayanan pemerintahan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih dekat.
Dengan adanya penetapan nagari definitif, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan pembangunan semakin merata.
“Pemekaran nagari ini menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan masyarakat. Kami berharap prosesnya dapat segera dituntaskan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Rapat klarifikasi yang berlangsung selama tiga hari, 9 hingga 11 November 2026, tersebut merupakan pemeriksaan akhir terhadap kelengkapan dokumen usulan penataan 13 nagari persiapan di Kabupaten Agam.
Dalam proses ini, Tim Penataan Desa Tingkat Kabupaten Agam didampingi Sekretaris Daerah, Asisten I, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tenaga teknis pemetaan dan administrasi dari DPMN.
Turut hadir camat, wali nagari, serta ketua tim pemekaran nagari dari Kecamatan Lubuk Basung, Palembayan, dan Tilatang Kamang. Kegiatan tersebut juga difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Pemerintahan.
Sesuai agenda, klarifikasi dokumen dilaksanakan secara bertahap. Hari pertama difokuskan pada usulan nagari persiapan di Kecamatan Palembayan dan Lubuk Basung, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi dokumen dari Kecamatan Tilatang Kamang pada hari kedua.
Selanjutnya, Rabu (11/11) besok, dijadwalkan penyampaian hasil klarifikasi dan penandatanganan berita acara oleh Tim Penataan Desa Tingkat Pusat.-
Penulis : Tori
Editor : Reska/Harmen
