AMCNews.co.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar jembatani petani, nelayan dan UMKM dengan perbankan agar mudah memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kepala OJK Sumbar, Darwisman, mengatakan OJK memfasilitasi industri keuangan/perbankan agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Agam khususnya petani dan pedagang.
“Tujuannya agar para petani tahu berbagai fasilitas yang ada diperbankkan,” katanya.
Hal itu disebutkan Darwisman saat menghadiri audiensi rencana kegiatan bulan inklusi keuangan dan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumbar tahun 2018, di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Oktober mendatang, di aula kantor bupati Agam, Selasa, (4/9).
Hadir dalam acara itu Bupati Agam Indra Catri, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Sumbar Chandra, Dirut Bank Nagari Sumbar, Dedy Ihsan, Pimpinan BRI Wilayah Padang, Jon Alwadris, utusan Bank Mandiri, BNI, Jamkrimdo, Askrindo, Jasindo dan kepala OPD terkait.
Menurutnya, setiap bank banyak fasilitas kredit dan salah satunya KUR. Namun, masih banyak nelayan dan petani yang belum mengetahui dan kesulitan menembus dunia perbankan.
Oleh sebab itu, OJK yang berfungsi sebagai fasilitator kebutuhan petani memberikan kemudahan agar dapat masuk ke dunia perbankan, sehingga fasilitas program pemerintah di industri keuangan bisa terserap.
Disebutkan, melalui TPAKD pihaknya akan lebih mudah mendorong akses keuangan kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
” Dengan adanya nagari mandiri pangan yang ditetapkan Gubernur Sumbar, kegiatan ini bisa kita kombinasikan sehingga lebih mudah dalam pengembangan kawasan inklusi keuangan terpadu,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Sumbar, Chandra, menyebutkan, saat ini sebanyak 32 nagari di Sumbar sudah masuk kategori nagari mandiri pangan dan 10 nagari diantaranya sudah dilaunching Gubernur Sumbar.
Rencananya launching kedua dipusatkan di Baso Kabupaten Agam Oktober 2018.
“Dari jumlah itu, Agam merupakan nagari yang terbanyak di Sumbar yang memiliki nagari mandiri pangan, yaitu sebanyak 8 nagari. Kita berharap bisa membackup pengembangan nagari mandiri pangan di Sumbar,” ujarnya.
Terkait penyerapan dana KUR, pihaknya bersedia memberikan pendampingan bersama pemerintah kabupaten/kota, sehingga petani tahu kapan menanam, panen dan bagaimana menangani hasil panen hingga akhirnya mengembalikan
Bupati Agam Indra Catri mengapresiasi inisiatif OJK melalui pembentukan TPAKD sehingga bisa memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain mengembangkan petani dan UMKM.
Bupati berharap, tim ini mampu mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui kemudahan akses keuangan daerah bagi masyarakat.
“TPKAD harus bisa mensosialisasikan program-program KUR kepada masyarakat khususnya UMKM,” ujar bupati.
Menurut bupati, saat ini UMKM di Kabupaten Agam sulit berkembang karena alasan permodalan, padahal pemerintah mempunyai program bantuan kredit usaha rakyat yang bisa digunakan masyarakat, khususnya petani dan UMKM untuk mengembangkan usahanya.
Untuk itu, lanjut bupati, melalui TPAKD bisa memberikan edukasi tentang layanan jasa keuangan kepada masyarakat.
Dari catatan Dinas Pertanian Agam, tercatat beberapa tahun terakhir produksi beras dan jagung Kabupaten Agam selalu surplus. Dilemanya, ketika surplus mereka tidak tahu mau dijual kemana karena tidak memiliki akses untuk menampung penjualan.
Seperti di Kecamatan Palembayan ada sekitar 100.000 hektar lahan produksi jagung. Mereka tidak makan jagung, lalu jagung itu mau dijual kemana. Inilah yang membuat para petani kita stagnan dan tidak berkembang. Mau tidak mau, mereka akan menjual dengan harga yang murah.
Lalu momen ini dimanfaatkan oleh para tengkulak, memberikan modal dan pinjaman kepada para petani, dengan menekan harga dan menjual dengan harga tinggi.
“Tentu ini dilema bagi masyarakat kita. Saya berharap bersama-sama kita, khususnya pihak perbankan dan asuransi tidak hanya menjamin gagalnya kredit, tapi juga menjamin margin keuntungan bagi petani,” harap bupati. (AMC06)
