Lubuk Basung, AMC – Pemerintah Kabupaten Agam mengikuti rapat bersama (Kemendagri) terkait konsolidasi dan validasi data penanganan pengungsi dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Kegiatan ini dilaksanakan secara Zoom Meeting di Ruang Rapat Bupati Agam, Senin (2/3).
Dari Pemerintah Kabupaten Agam, rapat dipimpin Asisten I Setda Agam, Yunilson didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk unsur BPBD dan dinas teknis lainnya.
Rapat tersebut dipandu oleh Kemendagri dan menghadirkan paparan dari Dirjen Bina Adwil, Dr. Safrizal ZA, M.Si.
Kegiatan ini membahas validasi data penanganan pengungsi, hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH) di tiga provinsi terdampak yakni, Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Dalam paparan disampaikan, secara umum progres pembangunan hunian sementara di Sumatera Barat tergolong paling tinggi dengan capaian 97 persen (721 unit dari 732 unit).
Sementara untuk penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) di tiga provinsi tersebut telah mencapai 100 persen, dengan total 10.783 rekening penerima telah ditransfer.
Khusus Sumatera Barat, total DTH yang telah disalurkan sebanyak 1.748 rekening dan seluruhnya telah ditransfer 100 persen. Untuk Kabupaten Agam sendiri tercatat 339 rekening penerima DTH yang telah ditransfer sepenuhnya.
Dirjen Bina Adwil menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data antara kecamatan, kabupaten/kota, dan BPBD.
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi kolom data yang kosong, baik terkait jumlah pengungsi, huntara, huntap, progres pembangunan, maupun DTH.
“Data ini bukan sekadar tabel, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan serta alokasi anggaran,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan verifikasi by name by address, memastikan kesesuaian data dengan SK penerima, serta melakukan validasi lapangan minimal 20 persen sampel dalam waktu satu minggu. Targetnya, dalam tujuh hari ke depan tidak ada lagi data yang kosong atau tidak sinkron.
Melalui rapat ini, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel, sehingga masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian hunian dan dukungan selama masa transisi menuju hunian tetap.-
Penulis : TORI
Editor : HARMEN
