Menu

RAPBD 2019 – Bupati Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Agam

  Dibaca : 212 kali
RAPBD 2019 – Bupati Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Agam

AMCNews.co.id — Bupati Agam Indra Catri Dt Malako nan Putiah membacakan nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Agam terkait Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2018, Jum’at, (12/10).

Acara yang dibuka oleh ketua DPRD Agam Marga Indra, di aula kantor DPRD Agam itu, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria Dt.Tumangguang Putiah, Sekdakab Agam Martiaswanto Dt. Maruhun, kepala OPD, dan beberapa fraksi partai.

Indra Catri menyebutkan, terkait pandangan umum fraksi diantaranya, mengenai bagaimana langkah dan kebijakan yang dilakukan agar target pendapatan tahun 2019 dapat tercapai, khususnya PBB pedesaan perkotaan, pajak restoran, pajak reklame.

“Dapat kami sampaikan bahwa langkah utama yang akan dilakukan adalah mengkroscek data dalam rangka menyikapi dan menyelesaikan persoalan pendataan yang menjadi keluhan wajib pajak, sehingga dengan terselesaikannya keluhan tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemda,” ujarnya

Dikatakan,PBB pedesaan dan perkotaan sedang dilakukan pendataan ulang terhadap hasil pendataan awal yang datanya diterima dari KPP Pratama.

Bupati mengatakan, sehubungan dengan pendapat fraksi agar R-APBD 2019 ini dapat diakomodir apa yang menjadi prioritas dan berkeadilan guna menghindari terjadinya kesalah pahaman atau kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat, serta menghindari keterlambatan penetapan APBD akan mengakibatkan daerah mendapat sanksi.

“Dapat kami tanggapi bahwa APBD kita memang harus tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat, seperti halnya pemikiran yang saudara sampaikan,” ujarnya lagi

Sehubungan dengan harapan fraksi agar dalam R-APBD 2019 dapat lebih meningkatkan prinsip[ efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

“Kami sepakat, hal ini sesuai dengan misi ke-2 pemda pada RPJMD tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih (good and clean governance) dan profesional,” ungkapnya

Dijelaskan, wujud dari penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan anggaran yang kita laksanakan adalah hasil penlaian opini BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja dan penyelenggaraan keuangan  daearah selam 4tahun terakhir.

 

Berkenaan saran agar pemda membuat tim khusus yang menangani peningkatan PAD, dapat ditanggapi bahwa tim yang dimaksud sudah ada, yaitu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan asli Daerah.

“ Tugasnya menganalisa kendala pemungutan PAD dan merumuskan solusinya, serta capaian itu sebetulnya terjadi peningkatan dari tahun ke tahun,” jelasnya

Bupati berharap, dengan penjelasan atas pandangan umum fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan ini, dan untuk proses, tahapan berikutnya dapat berjalan lancar  dan tepat waktu.

(AMC07)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Post Kategori

Arsip

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional