Belajar Dari Bencana 2025, Sekda Agam Minta Penanganan Bencana Tidak Lagi Berjalan Sendiri-Sendiri

  • Bagikan

Lubuk Basung, AMC – Pengalaman penanganan bencana di Kabupaten Agam pada akhir November 2025 menjadi bahan evaluasi untuk membenahi koordinasi dan pembagian tugas antarinstansi. Kejelasan alur komando dinilai penting agar penanganan bencana berjalan lebih cepat dan seluruh wilayah terdampak mendapat perhatian.

Untuk itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi, menegaskan bahwa dalam situasi darurat setiap unsur harus memahami tugas dan tanggung jawab masing -masing. Penanganan bencana tidak boleh hanya mengandalkan inisiatif sendiri tanpa koordinasi dan arah komando yang jelas.

“Mari bersama kita jalin satu pemikiran melalui rapat ini sehingga terciptanya satu komando yang efektif dan efisien dalam menangani bencana jika terjadi nantinya,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bandang Kabupaten Agam Tahun 2026, di Aula Kantor Bapperida Agam, Lubuk Basung, Kamis (19/11).

Dalam sambutannya, Sekda juga mengungkapkan bahwa pengalaman bencana sebelumnya memperlihatkan masih adanya persoalan dalam koordinasi penanganan di lapangan. Ketika bencana terjadi, masing -masing pihak bergerak berdasarkan inisiatif sendiri karena belum adanya pemahaman yang sama mengenai pembagian tugas dan alur komando.

Akibatnya, penanganan di sejumlah wilayah menjadi tidak merata. Ada lokasi yang mendapat perhatian dari banyak pihak, sementara wilayah lainnya justru belum tertangani secara optimal.

Ia mencontohkan kejadian di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan. Saat bencana melanda kawasan tersebut, perhatian penanganan sebelumnya masih terpusat di Malalak dan Tiku. Sementara itu, ancaman di Salareh Aia belum sepenuhnya diperkirakan sehingga penanganannya menjadi tantangan tersendiri.

“Kita tidak ingin lagi ketika bencana terjadi semua bergerak dengan inisiatif masing-masing. Harus jelas siapa berbuat apa, bagaimana alur komandonya, dan bagaimana dukungan seluruh unsur,” tegasnya.

Karena itu, melalui dokumen rencana kontinjensi, pemerintah daerah ingin memastikan pembagian tugas dan mekanisme koordinasi antara perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, organisasi kebencanaan, serta unsur masyarakat dapat dirumuskan dengan jelas.

Selain pembenahan koordinasi, Sekda juga menekankan pentingnya kesiapan masyarakat dalam mengenali tanda- tanda awal bencana dan melakukan evakuasi secara mandiri ketika muncul ancaman.

Ia mencontohkan pengalaman masyarakat di kawasan Maninjau yang mengenali suara bebatuan dari hulu sebagai salah satu tanda potensi ancaman banjir bandang. Pengetahuan lokal tersebut mendorong warga segera mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Menurutnya, pengetahuan seperti itu perlu diperkuat melalui edukasi dan simulasi kebencanaan agar masyarakat tidak kebingungan ketika menghadapi situasi darurat.

Untuk itu, setelah penyusunan dokumen kontingensi, BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, perangkat daerah, Kelompok Siaga Bencana (KSB), serta unsur masyarakat diharapkan dapat melaksanakan simulasi lapangan secara bersama -sama.

Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan mengetahui tanda bahaya, jalur evakuasi, dan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri.

Sekda berharap pengalaman berat pada 2025 tidak kembali terulang. Dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang kuat, serta masyarakat yang lebih siap, penanganan bencana di Kabupaten Agam diharapkan semakin terarah dan mampu meminimalkan korban maupun dampak yang ditimbulkan.-
Penulis : Tori
Editor : Harmen

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *