Menu

Tahun 2021, Pencinta dan Pedagang Burung di Agam Wajib Miliki Legalitas

  Dibaca : 217 kali
Tahun 2021, Pencinta dan Pedagang Burung di Agam Wajib Miliki Legalitas

Lubuk Basung, AMC – Mulai 2021, pencinta dan pelaku perdagangan burung di Kabupaten Agam wajib memiliki surat izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Hal tersebut disampaikan Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Resor Agam, Ade Putra saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (23/7).

Dikatakan, payung hukum tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa sudah ada sejak tahun 1999 melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa.

“Namun dalam dua tahun ini, kami masih melakukan sosialisasi, jadi masih ada toleransi bagi yang memiliki burung yang masuk kategori dilindungi,” ujarnya.

Dijelaskan Ade, aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi burung saja, tapi bagi seluruh satwa liar, baik yang dilindungi ataupun tidak.

“Tahun 2021, semua satwa liar, kecuali hewan ternak, wajib memiliki dokumen. Baik membawa satwa atau memperdagangkan satwa,” imbuh Ade.

Dikatakan Ade, dalam data yang dihimpun BKSDA Resor Agam, setidaknya ada 14 pelaku perdagangan burung. Semuanya belum memiliki izin secara resmi.

“Jadi masih ada kesempatan bagi pencinta burung hingga akhir tahun ini untuk melapor ke BKSDA, demikian juga dengan pelaku perdagangan burung,” tuturnya lagi.

Dijelaskan lebih jauh tentang izin perdagangan burung, dikatakan Ade nantinya ada dua bentuk perizinan. Seperti izin umum perdagangan dari pemerintah daerah, dan izin khusus dari BKSDA.

“Silakan melapor dan mengurus izin. Bagi pecinta burung, cukup membawa fotocopy KTP, materai, dan burung peliharaan. Tidak ada pungutan biaya pembuatan surat izin,” jelas Ade.

Bagi yang tidak memiliki legalitas, sambung Ade, akan ada sanksi dan penindakan. Terkait pemilikan dan perdagangan satwa dilindungi sudah masuk ke ranah hukum pidana.

“Untuk pemilikan satwa liar yang tidak dilindungi, tahun 2021 wajib ada legalitas, jika tidak akan ada penindakan dan sanksi berupa denda,” tegas Ade.

Diutarakan lebih lanjut, juga ada aturan bagi para pemikat burung. Pemikat burung dilarang memikat di Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Cagar Alam.

“Jika kedapatan akan ada hukuman 10 tahun penjara,” pungkasnya.

Adapun jenis-jenis burung yang dilindungi di Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P106 tahun 2018 Tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi antara lain Rangkong Gading, Burungmadu-sepah raja, Kakatua Jambul Kuning, Kuau Raja, Elang Laut Perut Putih, Cucak Hijau, Gelatik Jawa, Bangau Tongtong, Beo, Enggang Cula, Elangular Bido, dan Celapuk Mentawai.(Depit)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Post Kategori

Arsip

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional