AMCNews.co.id — Bupati Agam Dr. H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar, di Aula Kantor DPRD Agam, Senin (15/7).
Hal itu disampaikan bupati saat rapat paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra didampingi Wakil Ketua Suharman. Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria Dt. Tumangguang Putiah, serta beberapa kepala OPD.
Dalam nota jawaban itu, bupati menjawab pernyataan salah satu fraksi soal pengganti Pasar Antokan Lubuk Basung dan Pasar Desa Agropolitan Koto Hilalang yang tidak lagi menjadi pasar daerah.
“Dapat disampaikan bahwa untuk lokasi pengganti pasar tersebut, sementara revitalisasi pasar daerah belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena, pembangunan sarana perdagangan berupa pasar tradisional harus melalui kajian yang matang serta memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar bupati.
Lebih lanjut bupati menjelaskan, keberadaan Pasar Agropolitan Koto Hilalang merupakan pendukung perekonomian masyarakat di Agam bagian timur. Sesuai dengan perkembangan status pasar ini, disamping lokasi pasar ini adalah tanah sewa.
“Bangunan pasar ini merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga, keberadaan pasar ini sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pasar daerah,” bupati menjelaskan.
Sesuai dengan makna definisi pasar daerah itu sendiri yang tercantum dalam pasal 1 angka 28 Perda Kabupaten Agam nomor 1 tahun 2014 yaitu, pasar daerah adalah pasar yang dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah.
“Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan peraturan daerah ini,” ulasnya. (AMC07)
