Lubuk Basung, AMC – Pemerintah Kabupaten Agam mendorong penguatan sektor perikanan dan ekonomi masyarakat melalui regulasi yang berpihak pada pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, serta pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif.
Hal tersebut mengemuka dalam penyampaian dua pendapat Bupati Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Agam yang disampaikan Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal dalam rapat paripurna di aula DPRD Agam, Kamis (12/11).
Dua Ranperda yang menjadi pembahasan tersebut tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil serta Ranperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.
Dalam pendapat Bupati yang disampaikan Wabup Agam, pemerintah daerah menilai kedua Ranperda tersebut memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta percepatan pembangunan daerah.
Terkait Ranperda Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, pemerintah daerah menekankan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sektor perikanan harus dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan.
Untuk itu, diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan, sekaligus memastikan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil mendapatkan dukungan yang memadai.
Sejumlah masukan disampaikan untuk menyempurnakan materi Ranperda tersebut, di antaranya peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan, jaminan akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana dan prasarana produksi, serta pemasaran.
Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya penguatan kelompok nelayan dan pembudi daya ikan kecil, termasuk penyempurnaan ketentuan mengenai penyuluhan dan pendampingan.
Sementara itu, terhadap Ranperda Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah menilai regulasi tersebut dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kemudian pemerataan pendapatan, serta mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia di Kabupaten Agam.
Dalam hal ini, koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai penting agar pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan ekonomi kreatif dapat berjalan optimal.
Beberapa masukan yang disampaikan meliputi penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian definisi nagari, pemerintah nagari, kabupaten kreatif dan komunitas kreatif, serta penguatan ketentuan kemitraan dan pembiayaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti penyesuaian konsep kabupaten kreatif, infrastruktur publik, nomenklatur perangkat daerah, serta ketentuan riset dan inovasi agar selaras dengan regulasi dan kondisi kelembagaan di Kabupaten Agam.
Meski secara formil kedua Ranperda telah memenuhi ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah menilai masih terdapat sejumlah materi muatan dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan.
M.Iqbal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Agam yang telah menginisiasi penyusunan kedua Ranperda tersebut.
Menurutnya, hal itu mencerminkan kuatnya kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Ia berharap berbagai saran dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
“Semoga saran dan masukan ini dapat menyempurnakan rancangan peraturan daerah, sehingga regulasi yang dilahirkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, serta mendorong pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif di Kabupaten Agam,” ujarnya.
Penyampaian kedua pendapat Bupati tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembahasan Ranperda inisiatif DPRD.
Selanjutnya, masukan pemerintah daerah akan menjadi bahan pembicaraan bersama DPRD untuk menyempurnakan kedua rancangan regulasi tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Penulis : Andri
Editor : Reska/HARMEN
