Lubuk Basung, AMC – Pemerintah Kabupaten Agam mulai memasuki tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Tahapan tersebut ditandai dengan penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027 oleh Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, M.M., Dt. Tan Batuah, dalam rapat paripurna DPRD Agam, Kamis (17/9).
Rapat paripurna yang berlangsung di Aula Utama DPRD Agam itu dipimpin Ketua DPRD Agam, Ilham.
Dalam nota pengantarnya, Bupati menjelaskan bahwa RAPBD 2027 disusun sebagai instrumen utama pemerintah daerah dalam mengarahkan kebijakan keuangan, sekaligus memastikan program pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai prioritas daerah.
Penyusunannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, RAPBD 2027 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati Pemkab Agam bersama DPRD pada 14 September 2026.
Bupati menyebut, arah pembangunan Agam pada 2027 mengusung tema “Pemulihan Infrastruktur dan Penguatan Layanan Dasar untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam enam prioritas pembangunan daerah.
Pertama, penguatan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya. Kedua, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan disertai peningkatan ketangguhan dan mitigasi bencana, serta pengembangan wilayah berbasis nagari untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 ini diarahkan untuk mendukung pemulihan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Benni Warlis.
Ia menekankan, keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah juga mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan pendapatan daerah serta prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Secara garis besar, RAPBD Agam 2027 mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Sementara pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Melalui RAPBD 2027, Pemkab Agam menyiapkan kerangka pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun anggaran mendatang, dengan tetap menyesuaikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.-
Penulis : Tori
Editor : Harmen
