IPDN Kampus Sumbar Tawarkan Kerjasama Pada Pemkab Agam

  • Bagikan

Lubuk Basung, AMC – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Provinsi Sumatera Barat tawarkan kerjasama pada Pemerintah Kabupaten Agam, terkait peningkatan ilmu pemerintahan terutama bagi wali nagari di daerah itu.

Direktur IPDN Kampus Sumbar, Dr. Tun Huseno mengatakan, kerjasama yang ditawarkan itu berkaitan dengan Tri Dharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat.

“IPDN Kampus Sumbar berada di wilayah Kabupaten Agam, yang memiliki keunggulan di bidang pemerintahan,” ujar Tun Huseno saat beraudiensi dengan Bupati Agam, Dr. Andri Warman, di rumah dinas Bupati Agam, Rabu (13/10).

Dengan begitu, ia berharap Pemkab Agam melibatkan IPDN untuk meningkatkan ilmu pemerintahan bagi aparatur, terutama wali nagari sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Alhamdulillah, Bupati Agam welcome dengan tawaran kita ini, karena sudah mestinya Agam jadi percontohan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari nagari hingga kabupaten,” sebutnya.

Dijelaskannya, IPDN Kampus Sumbar juga miliki aplikasi e-BUMDes, yang nanti pihaknya bisa melatih BUMNag di Agam untuk penggunaan aplikasi ini, agar bisa memudahkan tata kelola keuangan mulai dari transaski sampai membuat laporan-laporan.

Terkait tawaran kerjasama ini, secara administrasi pihaknya sudah siapkan draf yang sudah diserahkan pada Bupati Agam.

Menanggapi hal itu, Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman menyambut baik tawaran dari IPDN Kampus Sumbar, karena katanya ini sesuai dengan visi misinya selaku kepala daerah.

“Di Sumbar yang ada IPDN hanya Agam, sudah saatnya kita manfaatkan sekolah kedinasan ini untuk meningkatkan ilmu pemerintahan pada aparatur terutama wali nagari,” katanya.

Ia ingin kerjasama ini bisa dilakukan dalam waktu dekat, kemudian langsung eksen. Akhir-akhir ini, pihaknya juga sudah jalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dalam meningkatkan pendidikan ASN.

Terkait pelatihan BUMNag, katanya, perlu dilakukan karena BUMNag harus menjual produk lokal yang dihasilkan masyarakat, sebab selama ini ia melihat BUMNag cenderung menyediakan produk perusahaan luar.

“BUMNag itu harus menjual produk dari masyarakat, bukan produk perusahaan lain yang biasa dijual di warung-warung,” tuturnya. (t_m)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *