AMCNews.co.id Bupati Agam Indra Catri menyampaikan nota keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Agam tahun 2019.
Penyampaian nota keuangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, dihadapan anggota DPRD Agam, di aula kantor DPRD Agam dipimpin Ketua DPRD Marga Indra Putra, Rabu,(3/10).
Bupati menyampaikan, nota keuangan APBD tahun anggaran 2019 itu mengacu kepada Permendagri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali perubahan dan terakhir Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan ke-dua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006.
Nota keuangan tersebut adalah salah satu pengantar rancangan peraturan daerah, tentang APBD tahun 2019 yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang APBD tahun 2019.
Bupati menjelaskan, APBD tahun 2019 mendatang merupakan tahun anggaran yang penuh dengan tantangan dalam penyusunan anggaran, akibat tingginya angka kebutuhan anggaran untuk belanja yag tidak berbanding lurus dengan penerimaan daerah.
Salah satunya adalah terkait dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diiringi dengan adanya penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Untuk pencapaian hal tersebut tentu kita perlu percepatan pencapaian target RPJMD. Maka sangat diperlukan peningkatan anggaran,” kata Indra Catri.
Bupati menambahkan, pendapatan daerah masih bergantungan terhadap penerimaan dana dari pemerintah pusat, dan sampai sekarang belum menerima alokasi untuk tahun 2019.
“Ada sekitar 91,65 persen dana bersumber dari pemerintah pusat, dan masih belum menerima alokasinya. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam menyusun anggaran RAPBD tahun 2019,” ucap bupati.
Dijelaskan, bahwa berdasarkan KUA –PPAS, pengalokasian anggaran belanja pada RAPBD tahun 2019 yang diarahkan kepada 11 item pembangunan di Kabupaten Agam. Salah satunya adalah untuk meningkatkan penerapan nagari madani, penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan.
Pendapatan daerah tahun anggaran 2019, diperkirakan bupati sebesar Rp.1.412.870.241.279, yang terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.117.952.590.279 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lainnya dari PAD yang sah.
Kontribusi PAD terutama pendapatan PAD tahun 2019 sebesar Rp 8,35 persen, hal ini tentu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 7,49 persen.
Sementara itu, penerimaan dari dana perimbangan sebasar Rp. 1.117.516.113 .000, yang terdapat dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, kemudian ditambah dengan adanya PAD yang sah sebesar Rp.177,401538.000.
“Sementara, pemerintah mengajukan belanja tahun 2019 dalam rancangan tersebut berjumlah Rp.1458.681.088.413,17. Rincian diantaranya, belanja tidak langsung Rp.891.893.506.
063,17 dan belanja langsung sebesar Rp 566.787.582.350.
Belanja langsung dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan OPD yang ada. Seperti keperluan pendidikan sebesar 38,32 persen dari total belanja, urusan kesehatan 24,76 persen dari total belanja langsung dan untuk belanja modal 14,18 persen dari total belanja daerah.
Lalu, penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2019 diperkirakan sebesar Rp.45.810.847.134,17 berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2018,” ujar bupati.
(AMC06)
