Lubuk Basung, AMC – Bupati Agam, Ir H Benni Warlis MM Dt Tan Batuah, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Lingkup Pertanian Kabupaten Agam di Lubuk Basung, Rabu (17/6).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyusun langkah strategis dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam beserta jajaran, serta para koordinator dan penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) se-Kabupaten Agam.
Dalam sambutannya, Bupati Benni Warlis menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 telah menimbulkan kerusakan cukup besar pada sektor pertanian di Kabupaten Agam.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pada lahan pertanian dan usaha peternakan, tetapi juga pada infrastruktur pertanian serta alat dan mesin pertanian yang menjadi penunjang utama produksi.
“Kerusakan yang terjadi telah menurunkan kapasitas produksi pertanian dan memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup berat bagi petani maupun peternak. Namun kondisi ini tidak boleh membuat kita terpuruk. Justru harus menjadi momentum memperkuat komitmen dan sinergi dalam membangkitkan kembali sektor pertanian,” ujarnya.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga kemampuan daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi di tengah ancaman bencana dan perubahan iklim.
Oleh karena itu, rehabilitasi lahan pertanian, perbaikan infrastruktur, pemulihan usaha peternakan, optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta penguatan pendampingan kepada petani harus dilakukan secara terintegrasi.
Bupati menjelaskan, upaya pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Agam mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI.
Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi, Kabupaten Agam memperoleh alokasi bantuan sebesar Rp29 miliar untuk berbagai program rehabilitasi dan optimasi lahan.
Bantuan tersebut antara lain telah direalisasikan untuk rehabilitasi lahan sawah seluas 311 hektare, perbaikan infrastruktur optimasi lahan 387 hektare, pembangunan 35 unit dam parit, 53 unit irigasi perpompaan, 27 unit irigasi perpipaan, rehabilitasi dua unit jalan usaha tani, serta pemeliharaan 21 unit jaringan irigasi tersier.
Selain itu, tahap kedua program optimasi lahan non-rawa seluas 1.000 hektare juga telah dilaksanakan. Pemerintah pusat juga menyetujui tambahan rehabilitasi lahan sawah seluas 250 hektare dan pemeliharaan 60 unit jaringan irigasi tersier.
Di sektor perkebunan, dukungan yang diterima meliputi bantuan bibit kayu manis, tebu, kopi robusta, perluasan kopi arabika, peremajaan dan perluasan kelapa dalam, hingga bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit senilai Rp43 miliar untuk program peremajaan sawit rakyat seluas 250 hektare.
Sementara itu, pada sektor tanaman pangan, Kabupaten Agam memperoleh bantuan benih padi dan jagung untuk lokasi terdampak bencana, program optimasi lahan, serta program reguler dan pokok pikiran (pokir). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memberikan dukungan berupa bantuan benih serta alat dan mesin pertanian pascapanen.
Untuk bidang hortikultura, dukungan pemerintah pusat dan provinsi diwujudkan melalui program pengembangan cabai merah, kentang, bawang, durian, serta bantuan sarana dan prasarana pascapanen.
Bupati Benni Warlis menegaskan, keberhasilan seluruh program tersebut sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyuluh pertanian, serta seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian.
“Dengan kerja sama yang kuat dan terintegrasi, kita optimis dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana serta mewujudkan pembangunan pertanian Kabupaten Agam yang lebih maju, tangguh, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di daerah.
Meski secara administrasi kepegawaian berada di bawah pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, penyuluh tetap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Agam dalam mendampingi petani dan mengawal program pembangunan pertanian.
“Status kepegawaian boleh berubah, tetapi pengabdian kepada petani Kabupaten Agam harus tetap menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Agam secara resmi membuka Rapat Koordinasi Lingkup Pertanian dengan harapan kegiatan tersebut menjadi titik awal kebangkitan sektor pertanian Kabupaten Agam menuju swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani.-
Penulis : Tori
Editor : Harmen
