Lubuk Basung, AMC – Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal mengikuti secara virtual laporan perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Rabu (21/10).
Laporan membahas perkembangan pemulihan sejumlah sektor terdampak bencana, terkhusus kelautan dan perikanan serta perumahan dan permukiman, yang disampaikan kementerian terkait.
Khusus Kelautan dan Perikanan, laporan disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut bencana yang melanda Pulau Sumatera pada akhir 2025 lalu memberikan dampak besar terhadap sektor kelautan dan perikanan di tiga provinsi dan 40 kabupaten/kota.
“Lebih dari 33 ribu pelaku usaha terdampak, terdiri dari 5.974 nelayan, 25.386 pembudidaya ikan, 375 unit pengolahan ikan dan 1.450 petambak garam,” ujarnya.
Selain pelaku usaha, kerusakan juga terjadi pada sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, meliputi 41.799 unit sarana penangkapan ikan, 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarana pendukung, serta 3.475 unit keramba dan kawasan tambak garam di Aceh.
“Untuk mempercepat pemulihan, KKP menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028,” katanya.
Pada 2026, KKP menargetkan sebanyak 15.446 hektare tambak dan kolam kembali beroperasi, 1.030 unit keramba, 651 unit mesin dan kapal, serta 2.146 unit alat tangkap dapat dipulihkan dan disalurkan.
Selain itu, ditargetkan 375 paket sarana pengolahan ikan, 1.500 unit sarana pendukung budidaya serta 506 rumah perbusingan garam kembali aktif.
“Untuk mendukung program tersebut, KKP mengalokasikan anggaran Rp371,8 miliar pada 2026. Anggaran itu terdiri dari Rp113,8 miliar anggaran belanja tambahan dan Rp258 miliar hasil refocusing anggaran KKP,” terangnya.
Hingga kini, bantuan tersebut telah memberikan dampak bagi ribuan masyarakat terdampak. Sebanyak 5.706 petambak, 228 nelayan, 360 pengolah dan pemasar ikan serta 506 petambak garam telah kembali bekerja.
Pemulihan juga telah membuat sekitar 5.800 hektare tambak dan kolam kembali beroperasi di 27 kabupaten/kota. Dari luasan tersebut, 5.707 hektare berada di delapan kabupaten/kota di Aceh, 73,67 hektare di Sumatera Utara dan 33,29 hektare di Sumatera Barat.
Khusus Sumatera Barat, KKP melaporkan sebanyak 33,29 hektare kolam ikan air tawar dan 80 unit keramba jaring apung telah kembali beroperasi dengan dukungan bantuan input produksi.
“Untuk mempercepat pembersihan lokasi yang tertimbun lumpur dan material banjir, KKP juga mengerahkan 12 unit ekskavator ke sejumlah daerah terdampak,” katanya lagi.
Dari jumlah tersebut, delapan unit ditempatkan di Aceh, dua unit di Sumatera Utara dan dua unit lainnya di Sumatera Barat, masing-masing untuk Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.
Bantuan alat berat tersebut digunakan untuk mempercepat pembersihan serta perbaikan saluran, tambak dan kolam yang terdampak bencana, sehingga lahan masyarakat dapat kembali dimanfaatkan.
Selain dukungan alat berat, KKP juga melaksanakan pemulihan keramba jaring apung di Sumatera Barat. Sebanyak 80 unit keramba telah kembali beroperasi, sementara pemulihan sarana terdampak di Aceh dan Sumatera Utara akan dilanjutkan melalui anggaran refocusing.
KKP menegaskan pemulihan sektor kelautan dan perikanan merupakan kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Satgas PRR Nasional dan seluruh pihak yang terlibat di lapangan.
Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut ditargetkan terus berjalan hingga 2028, dengan harapan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat kembali pulih dan bangkit lebih kuat.
Penulis : Andri
