Lubuk Basung, AMC — Bupati Agam, Ir H Benni Warlis MM Dt Tan Batuah, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2027.
Nota jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Agam yang dipimpin Ketua DPRD Agam, Ilham, Senin (21/9).
Rapat paripurna itu turut dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD Agam, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Agam, para asisten, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
Dalam penyampaiannya, Bupati Benni Warlis mengatakan, nota jawaban tersebut merupakan bentuk penjelasan pemerintah daerah terhadap berbagai substansi yang disampaikan DPRD melalui pandangan umum fraksi.
“Jawaban ini merupakan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan, saran, serta masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Agam terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD Kabupaten Agam, yakni Fraksi PKS, PAN, NasDem, Demokrat, Gerindra, PPP, serta Fraksi Golkar-Hanura- PBB-PKB.
Menurutnya, seluruh masukan dan perhatian yang disampaikan fraksi menjadi bagian penting dalam pembahasan Ranperda APBD 2027. Pemerintah daerah, katanya, berkomitmen memberikan penjelasan secara terbuka terhadap berbagai hal yang menjadi perhatian anggota DPRD.
Bupati berharap nota jawaban yang disampaikan dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap berbagai pertanyaan, tanggapan, maupun saran yang telah disampaikan sebelumnya.
“Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman terhadap hal-hal yang menjadi perhatian anggota DPRD, sekaligus menjadi bahan dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 pada tahapan selanjutnya,” harapnya.
Ia menambahkan, proses pembahasan APBD merupakan bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga diperlukan komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar anggaran yang ditetapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.-
Penulis : Hari.
Editor : Harmen
