Jakarta, AMC – Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri, SH Dt. Parpatiah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Sumbar 2022 di Ballroom Pagaruyuang, Hotel Balairung, Jakarta, Kamis (6/10).
Pada rakor yang digelar Bappeda Provinsi Sumbar itu, Wabup agam menyimak arahan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah terkait tindaklanjut penanggulangan kemiskinan di provinsi itu.
Dalam sambutannya, gubernur mengatakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumbar, pihaknya mengajak seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi masyarakat baik yang di ranah maupun di rantau.
Disebutkan Mahyeldi, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar pada periode 2013, sampai Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumbar mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.
“Kalau kita cermati data BPS pada tahun 2021 di Sumbar masih terdapat sebelas kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi yakni di atas 5,92 persen,” sebutnya.
Diketahui, Kabupaten Agam termasuk kedalam sebelas kabupaten yang capaian tingkat kemiskinannya di atas rata-rata provinsi.
Untuk mengurungi capaian tersebut, menurutnya diperlukan komitmen bersama untuk dapat mengintervensi melalui program atau kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi maupun kabupaten kota.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi dalam laporannya menyampaikan rakor in bertujuan untuk memperkuat perencanaan pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional.
Selain itu juga untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024 menjadi 0 persen.
“Rakor ini diharapkan meningkatkan koordinasi integrasi, sinergitas dan sinkronisasi antara TKPK Provinsi dengan TKPK Kabupaten Kota dalam penanggulangan kemiskinan di Sumbar,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen penanggulangan kemiskinan oleh Wagub Sumbar selaku ketua TKPK Sumbar dengan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir. (Depit)
