Menu

Wabup Agam : Organisasi Pemerintahan Harus Kelola Arsip Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

  Dibaca : 20 kali
Wabup Agam : Organisasi Pemerintahan Harus Kelola Arsip Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

AMCnews.co.id — Setiap Organisasi Perangkat Daerah maupun pemerintah nagari, harus melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai UU Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi, komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara.

“Begitu juga dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Trinda Farhan membacakan Nota Penjelasan Bupati Agam tentang Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, dalam rapat Paripurna DPRD Agam, Senin (2/12).

Menurut Trinda, arsip mempunyai peranan sebagai alat utama ingatan organisasi, bahan atau alat pembuktian, bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, barometer kegiatan suatu organisasi. Mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip, serta bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya.

“Pemerintahan yang bersih atau clean government dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, harus didukung oleh sistem administrasi pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan,” ujar Trinda.

Mengenai kearsipan, Pemkab Agam sebelumnya telah memiliki payung hukum yaitu, Perda Kabupaten Agam nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang penyusunannya dilakukan berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.

Namun dengan dikeluarkannya UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai pengganti UU Nomor 7 tahun 1971, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan tersebut.

“Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan kembali seperti, tujuan penyelenggaraan kearsipan, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan. Serta kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kearsipan, kewajiban instansi sebagai pencipta arsip dan kewajiban lembaga kearsipan daerah,” sebutnya.

Di samping itu, dalam Ranperda ini juga diatur mengenai pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan, penyelamatan dan pemanfaatan arsip statis. Kemudian keterbukaan informasi arsip, autentifikasi arsip, sumber daya kearsipan, peran serta masyarakat dan sistem informasi kearsipan darah.

Untuk itu, apabila Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini disetujui menjadi perda, maka Trinda mengharapkan dapat memotivasi perangkat daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (AMC05)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Post Kategori

Arsip

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional