AMCNews.co.id — Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria Dt. Tumangguang Putiah, membacakan nota Jawaban Bupati Agam atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Agam tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Ini disampaikan wabup pada rapat Paripurna yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Agam Suharman didampingi Wakil Ketua Taslim, di aula kantor DPRD Agam, Jum’at (22/3).
Wabup mengatakan, pernyataan salah satu fraksi dimana kerjasama Pemda Agam dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengingat Bukittinggi adalah kota yang dikelilingi Kabupaten Agam sehingga bisa saja kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Bukittinggi adalah masyarakat Agam atau sebaliknya.
“Dapat dijelaskan bahwa untuk perlindungan anak, baik Kabupaten Agam maupun Kota Bukittinggi sudah memiliki Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” ujarnya.
Khusus untuk Kabupaten Agam, P2TP2A juga sudah terbentuk di 16 kecamatan. UPPA Polres Bukittinggi masuk dalam kepengurusan P2TP2A Kabupaten Agam. Sehingga untuk penanganan kasus perempuan dan anak bagi masyarakat Agam yang berada di Wilayah Agam bagian timur tetap tertangani dan koordinasi dengan Pemda juga terjalin dengan baik.
“Karena P2TP2A berada dibawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk KB PP PA), ” ujarnya lagi.
Lebih lanjut ia mengatakan, pandangan fraksi bahwa penanganan masalah ibu dan anak perlu dilakukan sosialisasi ke kecematan-kecamatan dan nagari-nagari agar tercipta persamaan persepsi, program dan penempatan anggaran sehingga berkurang atau tidak terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.
“Kami sependapat, melalui OPD terkait sosialisasi telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan. Bahkan pemerintah nagari juga sudah mulai mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi dan advokasi masalah ibu dan anak,” ulasnya. (AMC07)
