Wabup Agam Hadiri Rakor Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Sumbar

  • Bagikan

Padang, AMC – Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri, hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Sumbar, yang digelar Disdukcapil Provinsi Sumbar, di Hotel Mercure Padang, Rabu (13/10).

Rakor tersebut dibuka secara resmi Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, dihadiri Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh selaku narasumber, kepala daerah dan Kadis Dukcapil se-Sumbar, serta lainnya.

Dalam laporannya, Kepala Disdukcapil Provinsi Sumbar, Besri Rahmad mengatakan, dengan adanya rakor ini, diharapkan dapat melahirkan database kependudukan untuk dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan pelayanan publik, dengan menggunakan NIK sebagai kunci aksesnya.

“Sesuai dengan Perpres nomor 83 tahun 2021, tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK atau NPWP dalam pelayanan publik. Maka tindak lanjut pemanfaatan NIK adalah wajib digunakan sebagai dasar pelayan publik. Sehingga kedepannya, NIK akan menjadi kunci akses dalam pelayanan publik,” ujarnya.

Dikatakan, saat ini, pada pelayanan administrasi kependudukan banyak hal yang telah berubah, dimana perubahan tersebut dapat meringankan beban rakyat.

“Oleh sebab itu, agar pelaksanaanya dapat berjalan dengan efektif, diperlukan perubahan sikap dan perilaku serta pola pikir seluruh petugas pelayanan Disdukcapil,” jelasnya.

Dijelaskan, pada tahun 2022, dana alokasi khusus pelayanan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota tidak dianggarkan lagi.

Kepada bupati dan wali kota, pihaknya mengimbau, untuk memberi ruang atau akses terhadap pelayanan administrasi kependudukan agar dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan, data kependudukan dapat dijadikan sebagai basis data dalam pengambilan keputusan dan mendukung pelaksanaan program serta kegiatan OPD dan instansi lain, guna menjamin tercapainya program -program strategis daerah baik itu ditingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.

“Data dan dokumen kependudukan dapat menjadi suporting dalam pencapaian kinerja pemerintahan daerah dengan mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menyebut dengan memakai data kependudukan, akan memudahkan dalam evaluasi keberhasilan suatu program, sehingga lebih terukur dan akuntabel. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan Satu Data Indonesia yang dikuatkan dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019.

“Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan,” jelasnya.

Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan satu data tersebut adalah dengan mengintegrasikan data Dukcapil dengan data Instansi lain. Karena Data Kependudukan dapat digunakan untuk semua keperluan.

Menurut Audy, di Provinsi Sumatera Barat sudah ada 19 Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dukcapil dan 8 OPD diantaranya sudah mendapatkan hak akses.

“Sebetulnya semua OPD dapat menggunakan data dukcapil untuk mempercepat pelaksanaan tugas masing-masing, misalnya data pengunjung di Perpustakaan Daerah, Data UMKM, Data Tenaga Kerja dan kepesertaan BPJS tenaga kerja, Data Seniman dan Budayawan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Untuk itu demi kemudahan evaluasi di akhir pelaksanaan program, sangat harapkan semua OPD terutama Bappeda sebagai basis perencanaan mulai berfikir untuk menggunakan data kependudukan sebagai basis data.

“Saya juga mengharapkan semua inovasi terkait dengan aplikasi yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, agar berbasiskan NIK, agar penanganan program dapat langsung menyentuh masyarakat,” harapnya. (HR)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *