Lubuk Basung, AMC – Asisten II Setda Agam Ir H Jetson, MT hadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) dalam upaya pengendalian inflasi daerah secara online di ruang rapat Bupati Agam, Selasa (17/10).
Panitia pelaksana, Nyimas Dwi Koryati mengatakan, rapat ini digelar dalam rangka membahas arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Pengedalian Inflasi 31 Agustus 2023.
Disebutkan, pada rapat itu presiden memberi apresiasi atas kerja keras tim pengedalian inflasi (TPI) provinsi dan kabupaten/kota dalam mengendalikan inflasi sehingga rata-rata inflasi nasional di bulan September berada diangka 2.28 persen.
“Dengan angka inflasi yang rendah dan stabil ini menjadikan indonesia lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lainnya,”sebutnya.
Presiden Joko Widodo memberikan lima arahan dalam upaya mengendalikan inflasi agar tetap stabil
yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah melalui APBD masing- masing.
“Adapun arahan tersebut, pertama,memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar demi mengurangi gejolak harga komoditas pangan,”ucapnya.
Kedua, memperkuat sarana dan prasana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian.
Ketiga, mengintegrasikan data stock dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengedalian inflasi terutama, memperkuat kerjasama antara daerah.
Keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok demi memperlancar distribusi barang dan jasa. Dan kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Kelima arahan tersebut katanya, mesti ditindak lanjuti dengan langkah konkrit yang akan dilaksanakan tahun 2024.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir Restuardy Daud, M Sc mengatakan, pengendalian inflasi merupakan suatu permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan keaktifan dalam mengurusnya.
Bagi masyarakat ulasnya, persoalan inflasi akan berdampak katanya, secara struktural maupun oprasional berkaitan dengan daya beli dan angka kemiskinan.
Kemudian bagi daerah bahkan negara ini akan berdampak kepada beban anggaran baik APBN dan APBD sehingga menjaga laju inflasi agar terkendali menjadi salah satu persoalan yang selalu dipantau oleh Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri.
“Untuk itu, dalam mengendalikannya tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua lembaga pemerintahan atau cuma pusat saja. Namun ini persoalan yang mutlak harus kita pikirakan bersama,”ujarnya.
Restuardy Daud berharap, melalui rapat tersebut dapat terjalin koordinasi dan singkronisasi serta komitmen bersama dalam menjaga angka inflasi baik di daerah maupun negara.
“Mudah-mudahan, Inflasi yang ada di Indonesia bisa lebih terkendali lagi kedepannya,”harapnya.-
Penulis : Tori
Editor : Harmen
