Lubuk Basung, AMC – Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman, MM melalui Wakil Bupati, Irwan Fikri, SH Dt. Parpatiah menjawab pandangan umum fraksi DPRD setempat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Nota jawaban Bupati Agam itu disampaikan dalam rapat paripurna tahap kedua pembahasan Ranperda RPJMD 2021-2026 yang dipimpin Ketua DPRD Agam, Dr. Novi Irwan Nahar, Senin (28/6).
Pada paripurna itu, Bupati Agam menjelaskan lebih lanjut terhadap pertanyaan, saran, pandangan umum fraksi yang disampaikan pada paripurna 21 Juni 2021 lalu.
Terkait jawaban atas saran, pendapat dan pertanyaan Fraksi Gerindra, setidaknya terdapat 10 poin penekanan. Pada umumnya, bupati sependapat dan berharap substansi pandangan umum dapat disempurnakan.
Poin-poin itu antara lain rasionalisasi gagasan dan pemikiran RPJMD yang disesuaikan dengan kondisi daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan status puskesmas.
Kemudian, pembenahan fundamental pada bidang pelayanan administrasi kependudukan, regulasi khusus untuk peningkatan produksi usaha tani, evaluasi Perda dan Perbub Kepariwisataan, dan mitigasi kebencanaan.
“Kami sependapat dan berharap substansi terhadap saran saudara dimaksud dapat kita sempurnakan bersama-sama dalam pembahasan selanjutnya,” ujar wabup.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bupati menyampaikan setidaknya 12 jawaban. Jawaban itu antara lain soal indikator dan target kinerja dalam dokumen Ranperda RPJMD, kerjasama pengembangan KSPN Geopark Sianok Maninjau.
Lalu soal pupuk bersubsidi, isu reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas daerah, pelimpahan kewenangan ke nagari tentang pengelolaan sarana dan prasarana publik, pariwisata halal, optimalisasi pengelolaan sampah, program hafalan Alquran dan ABS SBK, optimalisasi pungutan PAD, dan priortias pembangunan infrastruktur.
Menjawab saran, pendapat dan pertanyaan Fraksi Demokrat Nasdem, bupati menjawab dengan 7 penekanan. Antara lain berkenaan langkah dan strategi peningkatan PAD, penanganan dampak pandemi Covid-19.
Penjelasan posisi pembentukan Daerah Otonomi Baru, skema pendirian BUMD, program strategis Agam lebih maju, dan pengalihan mata pencarian petani karamba.
Sedangkan menjawab pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional, bupati juga menjawab dengan 7 poin penekanan. Poin itu antara lain peningkatan SDM dan prinsip Good Governance, pelayanan kepariwisataan.
Peningkatan peran tokoh masyarakat, tokoh adat, cadiak pandai dalam mendukung pemerintah, pengintegrasian Rencana Pembangunan Nasional dan RPJMD.
Menjawab pandangan umum Fraksi Golkar, setidaknya bupati menjawab 3 poin pertanyaan, seperti misi prioritas RPJMD, tanggapan pembangunan rumah sakit di Agam timur.
“Terkait profesionalitas dan selektif menjalankan BUMD, kami sependapat dan akan melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundangan,” sebut wabup.
Berkenaan dengan jawaban atas pandangan umum Fraksi PPP, Bupati Agam menyampaikan antara lain terkait penyelesaian persoalan pembangunan 5 tahun terakhir, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Persoalan tersebut telah dimuat dalam dokumen RPJMD dan menjadi tolok ukur kinerja utama pemerintah daerah 5 tahun kedepan,” ujarnya.
Terakhir, pandangan umum Fraksi PBB, Berkarya dan Hanura terkait menekan kasus stunting dan angka kematian ibu melahirkan, pemerintah daerah bakal meningkatkan layanan dan menambah fasilitas kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Posyandu.
Soal peningkatan investasi sektor pertanian dan industri pengolahan, pemerintah komit meningkatkan SDM, produksi, sarana prasana pertanian dan memperluas jaringan pangsa pasar.
Dibidang pariwisata, pemerintah bertekad mengembangkan konsep community based tourism di nagari berbasis kearifan lokal.
“Sekiranya masih ada hal lain untuk dipertanyakan atau jawaban belum terjawab dapat dibahas lebih lanjut nantinya,” jelas wabup.(Depit)
