AMCNews.co.id — Dalam rangka Ekspose Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan Focus Group Discussion (FGD) kemandirian masyarakat untuk pemulihan ekosistem gambut, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pemerintah kabupaten Agam menggelar rapat koordinasi (Rakor).
Rapat tersebut digelar di aula utama kantor Bapeda Agam. Selasa (24/7), dan dihadiri oleh Bupati Agam diwakili oleh Asisten II Perekonomian Pembangunan dan Kesra Isman Imran, KLHK Sumbar, Dinas Kehutanan Sumbar, Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Agam, Direktur NDC Unand beserta rombongan, serta OPD terkait.
Dalam sambutannya Isman Imran menyampaikan, kabupaten Agam merupakan kabupaten yang sangat kaya akan dan beragam sumber daya alam, disamping danau, laut dan gunung, kabupaten Agam termasuk dalam Kesatuan Hidrologis Gambut.
“Sebagaimana dimuat melalui surat keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI no 129/MenLHK/2017 yang meliputi beberapa kecamatan diantaranya, kecamatan Lubuk Basung, kecamatan Ampek Nagari, kecamatan Tanjung Mutiara, dan kecamatan Palembayan, kabupaten Agam merupakan salah satu dari tiga kabupaten di Sumbar yang memiliki KHG,” ujar Isman Imran.
Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling memepengaruhi dalam membentuk stabilitas dan produktivitasnya, dan gambut merupakan material organic yang terbentuk sacara alami dari sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
“Gambut merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui lagi, maka kawasan gambut ini akan rusak dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula,” ujarnya lagi
Isman berharap, melalui forum ini, pemkab Agam mengharapkan kepada KLHK RI, terus menjalin komunikasi dengan kabupaten Agam agar dapat terus diberikan informasi sehingga perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersifat konfrehensif.
(AMC07)
