AMCnews.co.id — Bupati Agam menyampaikan nota penjelasan tentang rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam tahun anggaran 2019.
KUA-PPAS disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Agam, yang dipimpin Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra, dihadiri Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman dan Taslim, Sekda Agam serta jajaran dan Anggota DPRD Agam, di aula DPRD, Senin (9/7).
Kesempatan itu, dalam nota penjelasan yang disampaikan bupati, secara garis besar kebijakan umum dalam penyusunan KUA APBD Agam tahun anggaran 2019 dijelaskan, bahwa APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Dimana, APBD tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan money follow program priority yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
“Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk mengatasi maslah-masalah mendasar yang jadi prioritas pembangunan daerah pada 2019,” ujar bupati.
Masalah mendasar itu antara lain, maraknya penyimpangan pergaulan generasi muda dan penyakit masyarakat, belum terpenuhinya akses air munum dan sanitasi masyarakat, masih kurangnya akses dan mutu pendidikan, masih terbatasnya tenaga kesehatan, rendahnya produktifitas dan daya saing sektor pertanian serta industri pengolahan.
Selanjutnya, belum optimalnya pengawasan keamanan pangan, belum terintegrasinya dengan baik program pengembangan kewilayahan berbasis komoditi unggulan.
Di samping itu, proyeksi pendapatan tahun anggaran 2019 sebagaimana yang tercantum dalam KUA-PPAS APBD Agam, seperti penerimaan pendapatan daerah mencapai Rp1,411 triliun lebih.
Sementara itu, belanja daerah pada APBD diproyeksi Rp1,466 triliun lebih. Sedangkan proyeksi komposisi pembiayaan seperti penerimaan pembiayaan daerah direncanakan Rp10 miliar, berasal dari silpa dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan Rp. 10 miliar lebih.
(AMC05)
