Bupati Agam Sampaikan Nota Ranperda Perubahan APBD 2025

  • Bagikan

Lubuk Basung, AMC .– Bupati melalui Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com, sampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Agam, di Aula Utama DPRD, Jumat (15/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, Ma, dihadiri wakil ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, dan undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Wabup Iqbal menjelaskan penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS yang ditandatangani pada 11 Agustus 2025, serta sesuai amanat peraturan perundangan, termasuk PP No.12/2019 dan Permendagri No.77/2020.

Lima hal pokok menjadi landasan perubahan APBD, yakni perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran antar unit/program, penggunaan SiLPA, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Disampaikan, pendapatan daerah diproyeksi turun Rp15,95 miliar atau 1,01% dari Rp1,573 triliun menjadi Rp1,557 triliun.

Penurunan ini bersumber dari turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,32% dan pendapatan transfer sebesar 0,97% akibat penyesuaian alokasi dari pemerintah pusat. Meski demikian, dana bagi hasil pajak provinsi untuk Agam justru meningkat Rp25,86 miliar.

Selanjutnya, belanja daerah juga mengalami penurunan Rp33,85 miliar atau 2,08% menjadi Rp1,596 triliun. Penyesuaian terjadi pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, seiring kebijakan efisiensi nasional. Kenaikan belanja pegawai diakomodir untuk THR, tambahan penghasilan guru, serta gaji CPNS dan PPPK yang baru diangkat.

Sementara itu, belanja modal turun 16,24% mengikuti penyesuaian transfer pusat, sedangkan belanja hibah naik karena adanya BOS dari pemerintah pusat.

Disisi lain, penerimaan pembiayaan berkurang menjadi Rp39,57 miliar dari proyeksi awal Rp57,97 miliar, menyesuaikan hasil audit BPK atas SILPA 2024. Pengeluaran pembiayaan turun menjadi Rp500 juta, diarahkan untuk penyertaan modal BUMD.-
Penulis : Tori
Editor : Harmen

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *