Bupati Agam Dorong Penguatan Kelompok Tani Untuk Kendalikan Inflasi Daerah

  • Bagikan

Agam, AMC – Bupati Agam, Ir H Benni Warlis MM Dt Tan Batuah, mendorong penguatan kelompok tani dan optimalisasi sektor pertanian sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan serta mengendalikan inflasi daerah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2026, di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Selasa (17/11).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, kepala daerah se-Sumatera Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, serta sejumlah undangan lainnya.

Pertemuan mengangkat tema Penguatan Produksi dan Kelancaran Distribusi Pangan melalui Optimalisasi Transformasi Toko Tani Center (TTIC) dan Kerja Sama Antar daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Pengendalian Inflasi di Sumatera Barat.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menyampaikan evaluasi Indeks Perkembangan Harga (IPH) kabupaten dan kota, komoditas yang menjadi penggerak harga, serta kondisi dan proyeksi inflasi di Sumatera Barat.

Selain itu, dibahas pula optimalisasi kerja sama antardaerah dan fasilitas distribusi pangan guna mendukung kelancaran pasokan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Benni Warlis memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam dalam mengendalikan inflasi, khususnya melalui peningkatan ketahanan pangan.

Menurutnya, TPID ini memiliki peran strategis dalam mengintervensi persoalan pangan di seluruh kabupaten dan kota. Apabila dijalankan secara optimal dan terkoordinasi, TPID dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan kenaikan harga pangan yang memicu inflasi.

Namun, upaya tersebut harus dimulai dengan mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan ketidakstabilan harga. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif kelompok tani serta berbagai faktor pendukung sektor pertanian.

“Persoalan ini harus kita lihat dari hulu hingga hilir. Mulai dari pembinaan kelompok tani, pengaturan pola tanam, keterbatasan tenaga penyuluh, permodalan hingga akses pasar. Semua harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat empat faktor penting yang harus diperkuat, yakni gabungan kelompok tani (Gapoktan), permodalan, sumber daya alam dan akses pasar, serta tenaga penyuluh pertanian.

Menurutnya, apabila keempat faktor tersebut dapat berjalan secara optimal dan saling mendukung, berbagai persoalan produksi dan distribusi pangan yang berdampak terhadap kenaikan harga dapat diatasi.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan sejumlah solusi strategis melalui tiga pilar utama ketahanan pangan.

Pertama, penguatan produksi dari hulu melalui penyediaan infrastruktur penyangga, termasuk pengembangan greenhouse.

Kedua, penguatan manajemen pasokan melalui pengaturan pola tanam. Dan ketiga, pembangunan ekosistem penyerapan hasil produksi melalui kemitraan.

Gubernur juga menekankan lima arahan strategis yang harus menjadi perhatian seluruh TPID, yakni membangun sistem peringatan dini melalui integrasi pemantauan harga dan stok pangan, menerapkan mekanisme respons cepat melalui intervensi berbasis indikator.

Memperkuat kontrak dan distribusi melalui pemetaan jalur pasokan antardaerah, mengoptimalkan cadangan pangan dan fasilitas pascapanen, serta meningkatkan akuntabilitas melalui penyusunan rencana aksi kabupaten dan kota tahun 2027.

Ia menegaskan, kelima arahan tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, sehingga pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.-
Penulis : Hari
Editor : Harmen

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *