Lubuk Basung, AMC. – Komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.
Melalui berbagai langkah strategis yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemkab Agam dinilai mampu menunjukkan keseriusan dan inovasi dalam upaya pemulihan daerah terdampak bencana.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, saat memimpin rapat analisa dan evaluasi progres indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Sekretaris Satgas PRR Sumatera, Marsekal Muda Nurdin, dipaparkan perkembangan pemulihan di berbagai wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Dari total 53 kabupaten/kota yang menjadi fokus pemantauan, sebanyak 39 daerah telah berada pada kondisi normal, tiga daerah mendekati normal, sementara sejumlah daerah lainnya masih membutuhkan percepatan penanganan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal.
Untuk memastikan pemulihan berjalan terarah dan terukur, Satgas PRR Sumatera menggunakan 13 indikator utama yang mencakup berbagai sektor strategis.
Indikator tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan kesehatan dan pendidikan, kondisi jalan dan jembatan, pemulihan ekonomi masyarakat, keberfungsian rumah ibadah, ketersediaan layanan dasar seperti listrik, BBM, elpiji dan internet, hingga normalisasi sungai, pemulihan lahan pertanian, sektor perikanan, penanganan korban dan pengungsi, penyaluran bantuan serta pembersihan material sisa bencana.
Meskipun saat ini kondisi indikator pemerintahan dan kemasyarakatan Kabupaten Agam masih berada pada kategori kuning, berbagai langkah percepatan terus dilakukan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait dan seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi serta memanfaatkan dukungan pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan di berbagai sektor yang terdampak.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian khusus dari Posko Nasional adalah inisiatif Pemkab Agam dalam menggelar rapat koordinasi secara hybrid beberapa waktu lalu untuk membahas rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) dua perusahaan.
Menurut Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, langkah tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi yang efektif, efisien, dan mampu mempertemukan berbagai pihak terkait dalam satu forum tanpa terkendala jarak dan waktu.
“Kami mengapresiasi Kabupaten Agam yang telah menginisiasi rapat hybrid terkait rencana pembangunan huntap di kawasan eks HGU. Meskipun terlihat sederhana, langkah ini sangat efektif karena mampu menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk unsur dari KSP dan ATR/BPN, tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Ini merupakan praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa,” ujarnya.
Apresiasi yang diberikan Posko Nasional tersebut menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam berada pada jalur yang tepat.
Sinergi lintas sektor, koordinasi yang intensif, serta kemampuan mencari solusi terhadap berbagai kendala lapangan dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Ke depan, Pemkab Agam menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi berbagai program pemulihan, termasuk pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, serta penguatan layanan dasar masyarakat.
Dengan kerja sama seluruh pihak, diharapkan seluruh indikator pemulihan dapat segera mencapai kondisi normal sehingga roda pemerintahan, pembangunan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.-
Penulis : Hari
Editor : Harmen
