AMCNews.co.id Tim penilaian dari Provinsi Sumbar datang ke Kabupaten Agam menilai kompetensi, transparansi pelaksanaan dana desa dan pembina terbaik tingkat Provinsi Sumbar tahun 2018, di aula Bappeda, Kamis (29/11).
Pada kali ini, tim penilai akan menilai Nagari Koto Baru Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dalam hal transparansi pengelolaan dana desa.
Didampingi Sekretaris Daerah Martias Wanto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Teddy Martha, tim penilai yang dipimpin Rusdi Lubis disambut antusias seluruh Kepala OPD, camat se-Kabupaten Agam, walinagari serta perangkat nagari se- kabupaten Agam.
Bupati Agam Indra Catri dalam eksposnya menyampaikan ucapan terima kasih dan kebanggaan atas kedatangan tim penilai.
“Ini merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan bagi kita, karena dinilai melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nagari, terutama dalam mengelola dana desa atau nagari. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi,” kata bupati.
Bupati menyebutkan, secara jelas penggunaan dana desa di Kabupaten Agam digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di nagari.
“Semua sesuai Permendes, dana desa digunakan untuk infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat,” jelas bupati.
Melalui pihaknya juga menyiapkan sejumlah regulasi, yakni berupa Perda dan Perbup. Regulasi ini dimaksud agar walinagari dalam menggunakan dana desa sesuai dengan aturannya. Bahkan, Pemkab Agam menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.
Ia menambahkan, penggunaan dana desa di Kabupaten Agam dikelola secara transparan dan diawasi inspektorat daerah dan aparat penegak hukum. Tak hanya itu, dalam melakukan pemantauan, pemkab Agam juga mengikutsertakan LSM dan organisasi masyarakat lainnya.
Oleh sebab itu, Nagari Koto Baru dipilih Nagari mewakili Agam, mengenai transparansi pengelolaan dana desa.
“Nagari Koto Baru memiliki nilai sempurna karena memiliki inovasi dan pengelolaan keuangan dana nagari sangat menonjol,” katanya.
Menurut dia ini berkat pembinaan yang telah dilakukan dan pendampingan oleh semua pihak terkait.
“Kalau lembaga kuat maka partisipasi juga ikut kuat. Caranya kita perkuat SDM-nya. Kita sudah menganjurkan kepada seluruh walinagari untuk bisa menggunakan teknologi informasi, sehingga bisa memudahkan dalam bekerja,” ujar bupati.
Ketua Tim Penilai Rusdi Lubis, mengatakan, penilaian ini merupakan program Pemprov Sumbar untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan nagari di kabupaten, karena kucuran dana desa sangat besar dari pemerintah pusat beberapa tahun terakhir.
Kemudian, pembinaan yang dilakukan bupati untuk pengelolaan keuangan nagari yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk nagari.
Ia menjelaskan, ada empat fokus terhadap penilaian yang dilakukan pihaknya, pertama, penilaian tentang dokumentasi dalam pelaksanaan keuangan dana desa.
Kedua, dari segi pemberdayaan masyarakat, ketiga, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, keempat, akuntabilitas dari dana desa tersebut.
“Tentu hal ini tidak lepas dari pengawasan dan pembinaan kepala daerah agar dana ini efektif dan tepat sasaran,” ujarnya. (AMC06)
