AMCNews.co.id — Pemkab. Agam bentuk tim penyusunan rencana pengelolaan danau terpadu, melalui forum Focus Group Discusion (FGD), di aula kantor Bupati Agam, Kamis (2/8).
Melalui FGD tersebut diharapkan munculnya ide-ide dari seluruh pihak guna terbangunnya integrasi dari lintas sektor untuk menyelamatkan Danau Maninjau. Diskusi sehari ini melibatkan seluruh stakholder dan lintas sektor baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat nagari, serta melibatkan instansi vertikal.
Dihadiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Pemprov. Sumbar, UPT LIPI Kabupaten Agam, dinas terkait, Camat Tanjung Raya, sembilan walinagari salingka danau. Serta dua orang narasumber, Prof. Afrijal Syandri (dosen Bung Hatta) dan DR.Eri Gas Eka Putra (dosen UNAND).
Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, mengatakan, forum ini dibentuk sebagai bukti nyata komitmen dan konsistensi segenap elemen masyarakat, nagari, kecamatan dan Pemkab. Agam serta lembaga vertikal dan pihak swasta terhadap penyelamatan Danau Maninjau.
“Maka FGD ini tujuannya untuk menghimpun masukan-masukan dari para pihak, agar dapat menghasilkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini kita dapat dukungan dari tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, LIPI, Pemerintah Provinsi. Nanti mereka yang akan meramu penyusunan rencana pengelolaan Save Maninjau ini,” terangnya.
Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah, mengurangi jumlah keramba jaring apung, pembersihan permukaan air danau melalui goro bersama dari seluruh nagari setiap bulannya, serta mensosialisasikannya
kepada masyarakat terkait 10 program gerakan Save Maninjau.
Selain terkendala masalah anggaran, hal yang menjadi hambatan dalam penanganan Save Maninjau adalah terkait regulasi hukum yang saat ini belum ada, sehingga menghambat langkah Pemkab. Agam dalam mengambil tindakan terhadap penanganan danau.
Bahkan, menjadi pameo di tengah masyarakat kalau masalah ini merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah.
“Bagi kami actionnya segera dilakukan melalui kucuran anggaran dana untuk Save Maninjau. Karena, rasanya kita sudah tidak terhitung kali mengadakan rapat dan diskusi seperti ini,” tegas wabup.
Tidak hanya itu, wabup juga sudah memaparkan di tingkat nasional diberbagai acara dan sudah diundang sebagai narasumber dalam acara pertemuan kepala daerah terkait 15 danau prioritas se-Indonesia. Agam salah satu dari 15 danau tersebut yang akan masuk penanganan prioritas.
Kepala BPDASHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nursidah mengakui bahwa selama ini terdapat disentigrasi dari semua pihak dalam penanganan Save Maninjau. Dijelaskan, masalah Danau Maninjau sudah masuk ke dalam amanat RPJMN 2015-2019 sebagai salah satu danau prioritas.
“Untuk itu melalui pembentukan penyusunan pengelolaan danau terpadu ini, saya berharap nantinya tercipta integrasi antara RPJMN dengan RPJMD sehingga lebih mudah dalam penangannya,” harapnya.
Tekait hal itu, Walinagari Koto Malintang, Nazirudin bersama seluruh walinagari salingka danau juga menyatakan, pihaknya siap dan komit mendukung semua ketentuan dari program pemerintah untuk menyelamatkan danau.
“Tiap minggu kita sudah adakan goro, dan secara bertahap pembongkaran KJA juga sudah kita lakukan. Sekarang kita menunggu actionnya kita bersama lagi,” tegasnya. (AMC06)
